BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Tupoksi BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, meng-koordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah lingkup Bidang Politik Dalam Negeri.

Untuk   melaksanakan  tugas   sebagaimana   dimaksud  pada  ayat  (1), Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bidang Politik Dalam Negeri;
2. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Politik Dalam Negeri;
3. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri;
4. Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri;
5. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila;
6. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik;
7. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik;
8. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik;
9. Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik;
10. Penyusunan dan informasi partai politik;
11. Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik.
12. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik.
13. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri;
14. Pelaksanaan dan fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri;
15. Pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum;
16. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
17. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemantauan pemilihan Kepala Daerah;
18. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri
19. Pengevaluasian program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
20. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
21. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan  ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
22. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
23. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;